Kolutsociety.online - Keterlambatan pencairan hadiah bagi pemenang Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) di Kolaka Utara bukan lagi sekadar soal administrasi. Ia telah berubah menjadi simbol kegagalan birokrasi memahami arti penghargaan terhadap warganya sendiri. Para pemenang telah menyetor nomor rekening sebagaimana diminta, namun hingga memasuki Ramadan, hak mereka tetap tertahan tanpa kepastian.
Lebih ironis lagi, pemerintah daerah melalui Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara justru menghadirkan kebijakan yang dinilai memperumit keadaan. Kewajiban penggunaan rekening Bank Sultra membuat peserta harus menyesuaikan diri dengan sistem yang tidak semua orang siap mengaksesnya. Alih-alih mempermudah pelayanan, kebijakan tersebut memberi kesan bahwa masyarakatlah yang harus menyesuaikan diri sepenuhnya dengan kenyamanan birokrasi.
Ini bukan hanya soal mekanisme transfer atau prosedur keuangan. Ini soal empati — atau ketiadaannya. Ketika hadiah tidak kunjung cair, pesan yang sampai kepada masyarakat sangat jelas: prestasi bisa dirayakan di panggung, tetapi pengakuannya bisa tertunda tanpa rasa mendesak. Pemerintah seolah lupa bahwa bagi sebagian peserta, penghargaan itu bukan simbol semata, melainkan bentuk nyata apresiasi yang telah dijanjikan.
Lebih jauh, perubahan mekanisme dari penyerahan tunai menjadi sistem perbankan yang kaku tanpa kesiapan transisi menunjukkan minimnya sensitivitas kebijakan publik. Modernisasi tidak salah — tetapi memaksakan standar tanpa mempertimbangkan kondisi masyarakat justru mengubah modernisasi menjadi bentuk baru dari ketidakadilan administratif.
Jika keadaan ini terus dibiarkan, maka yang dipertaruhkan bukan hanya kepercayaan peserta MTQ, melainkan kredibilitas pemerintah dalam menepati komitmen dasarnya: melayani, bukan menyulitkan. Penghargaan yang tertunda terlalu lama berisiko kehilangan makna — dan pada titik itu, yang tersisa hanyalah kesan bahwa birokrasi lebih cepat memberi janji daripada memenuhi.
Tags:
Problematika