Kolutsociety.online - Memasuki hari-hari awal Ramadan, kabar tentang belum cairnya hadiah bagi pemenang Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) di Kolaka Utara menjadi ironi tersendiri. Ajang yang seharusnya menjadi simbol penghargaan atas dedikasi religius justru meninggalkan kesan sebaliknya: penghargaan yang tertahan di meja birokrasi.
Persoalan ini tidak bisa lagi dipandang sekadar keterlambatan administratif. Para pemenang telah menyetor nomor rekening sebagaimana diminta, namun hadiah tetap belum diterima. Lebih jauh, kebijakan yang mewajibkan penggunaan rekening Bank Sultra menambah lapisan kesulitan baru bagi masyarakat. Bagi peserta yang tidak memiliki rekening, mereka dipaksa membuka akun baru — menghabiskan waktu, biaya, dan energi — hanya untuk menerima hak yang semestinya mereka peroleh tanpa hambatan.
Kebijakan seperti ini mencerminkan cara pandang birokrasi yang sering kali lebih menuntut kepatuhan masyarakat terhadap sistem, ketimbang menyesuaikan sistem untuk melayani masyarakat. Padahal, pemerintah daerah melalui Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara seharusnya memahami bahwa peserta MTQ datang dari beragam latar belakang, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan akses layanan perbankan.
Jika dibandingkan dengan praktik sebelumnya — ketika hadiah dapat diberikan langsung secara tunai — perubahan mekanisme ini menunjukkan penurunan sensitivitas pelayanan publik. Modernisasi administrasi tidak boleh dijadikan alasan untuk memperumit akses masyarakat terhadap haknya. Digitalisasi dan transfer bank memang penting untuk akuntabilitas, tetapi tanpa fleksibilitas, ia berubah menjadi beban.
Lebih dari itu, keterlambatan yang berlarut menimbulkan pertanyaan tentang prioritas pemerintah dalam menghargai prestasi warganya. Hadiah bukan sekadar nominal; ia adalah simbol pengakuan. Ketika simbol itu tertunda, pesan yang sampai kepada masyarakat bukanlah penghargaan, melainkan pengabaian.
Sudah saatnya pemerintah daerah melakukan refleksi serius. Transparansi jadwal pencairan, evaluasi kebijakan rekening wajib, dan pendekatan yang lebih manusiawi dalam pelayanan publik bukan sekadar tuntutan — melainkan kewajiban moral terhadap masyarakat yang mereka layani.